Pj Bupati Maybrat Bernhard Rondonuwu Terima Hasil Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan dan Guru
Sorong, KomentarNews.co – Pj Bupati Maybrat Dr Bernhard Eduard Rondonuwu SSos MSi menerima penyerahan hasil seleksi kompetensi PPPK tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan (guru), di Rylich Panorama hotel lantai 6, hari Sabtu (02/12).
Seleksi kompetensi PPPK tenaga kesehatan telah dilaksanakan pada tanggal 10-11 November 2023, dan untuk seleksi PPPK tenaga pendidikan (guru) dilaksanakan tanggal 30 November- 2 Desember 2023.
Penyerahan hasil seleksi PPPK tenaga kesehatan dan guru Kabupaten Maybrat diserahkan langsung Kepala Kantor Regional XIV BKN Wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya Hardianawati SE MSi kepada Pj Bupati Maybrat, Dr Bernhard E Rondonuwu SSos MSi didampingi/disaksikan oleh Plt Kepala BKPSDM Maybrat Menase Kareth SE dengan amplop isian hasil seleksi masih tersegel.
Pj Bupati Maybrat mengatakan Pemda Maybrat, dari panitia seleksi PPPK tenaga guru dan kesehatan, telah menerima hasil seleksi dibawah tim yang ditunjuk oleh panitia dari BKN, kemudian menyerahkan dan diserahkan Kakanreg XIV BKN PB dan PBD Hardianawati. Hasil seleksi kompetensi PPPK dari tenaga kesehatan yang dilaksanakan 10-11 November 2023 dan hasil seleksi PPPK tenaga guru dilaksanakan tanggal 30 November ssmpai 2 Desember 2023, dimana tadi sudah disaksikan secara bersama-sama, semua amplop masih disegel. Dan sesuai dengan tugas dan wewenang. “Saya membuka segel hasil seleksi tadi, kemudian saya serahkan langsung kepada BKD atau Plt Kepala BKPSDM Maybrat untuk segera ditindak lanjuti,” kata Pj Bupati.
Kepala Kantor Regional XIV wilayah PB dan PBD Hardianawati mengatakan pihaknya dari kantor regional XIV BKN menyerahkan hasil seleksi JAT untuk hasil seleksi PPPK tenaga guru dan kesehatan Kabupaten Maybrat. “JAT ini, sistem yang sampai sekarang sangat terbuka, transparans dan valid, sehingga setelah tes, bisa langsung melihat nilainya, bahkan dalam proses peserta yang ikut tes, kita yang diluar bisa melihat terbuka. Mungkin dari Kabupaten Maybrat atau Pj Bupati dapat melihat semua data-data yang ada. Dan ini sudah digunakan dibeberapa daerah dan diseluruh Indonesia. Ini sudah berjalan sejak tahun 2003 dan untuk seleksi PPPK sudah beberapa tahun ini digunakan (JAT). Jadi ini sudah valid dan tidak ada “permainan”. Saya menyampaikan pesan jangan percaya, ada orang yang meminta pungutan supaya difasilitasi masuk, itu tidak ada,” bebernya menjelaskan.
Lanjutnya, PPPK ini merupakan kebijakan pemerintah RI untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan (guru) di daerah. Karena memang PPPK ini adalah bagian dari ASN. Jadi, ASN itu bukan hanya PNS tapi PPPK juga. Karena itu, sekarang tidak usah kuatir, baik itu PNS maupun PPPK, itu sama saja, keduanya sebagai ASN.(ist/*)
