Hari Otda ke-30, Gubernur Yulius: Pemprov Sulut Berkomitmen Menjaga Keseimbangan antara Kemandirian Daerah dan Keutuhan NKRI
Sulut, KomentarNews.co – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 di Halaman Kantor Gubernur Sulut, Jl 17 Agustus Manado, Senin 27 April 2026. Kegiatan ini menjadi penanda tiga dekade implementasi desentralisasi yang terus berkembang dalam sistem pemerintahan nasional. Peringatan ini mengusung tema, “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”.
Upacara dipimpin langsung oleh Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE dan dihadiri Wakil Gubernur Victor Mailangkay serta Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Denny Mangala bersama jajaran pejabat dan ASN di lingkungan pemerintah provinsi.
Dalam amanat Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Gubernur Yulius mengatakan bahwa peringatan ini bukan sekedar agenda seremonial, melainkan momentum evaluatif terhadap perjalanan otonomi daerah yang telah berlangsung selama 30 tahun. Ia menilai, desentralisasi telah membuka ruang lebih luas bagi daerah untuk mengelola potensi dan mempercepat pembangunan.
Lanjutnya, tantangan ke depan menuntut penguatan koordinasi lintas pemerintahan. Sinergi antara pusat dan daerah, termasuk pemerintah kabupaten dan kota, harus terus diperkuat agar arah pembangunan tetap selaras dengan agenda nasional.
Kesempatan itu, Gubernur Yulius menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen menjaga keseimbangan antara kemandirian daerah dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Otonomi, kata Gubernur Yulius, harus menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, bukan sekedar distribusi kewenangan administratif.
Selanjutnya, peringatan Hari Otda ke-30 ini diharapkan menjadi titik konsolidasi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat kolaborasi, meningkatkan efektivitas tata kelola, serta memastikan pembangunan daerah Sulut Kedepa berjalan inklusif dan berkelanjutan.
Gubernur Yulius mengatakan bahwa otonomi daerah merupakan instrumen penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kemandirian dalam mengelola potensi lokal. Namun keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada sinkronisasi dan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
Gubernur Yulius menyampaikan enam langkah strategi yang menjadi fokus pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah ke depan:
1. Integrasi Perencanaan & Penganggaran: Menghilangkan tumpang tindih program dan duplikasi anggaran antara pusat dan daerah.
2. Reformasi Birokrasi Berbasis Capaian: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, lincah, dan responsif melalui digitalisasi terintegrasi.
3. Penguatan Kemandirian Fiskal: Mendorong daerah untuk tidak terus bergantung pada dana transfer pusat dan lebih inovatif dalam meningkatkan pendapatan daerah.
4. Kolaborasi Antar Daerah: Mengatasi permasalahan strategi lintas wilayah seperti transportasi dan pengendalian banjir secara bersama-sama.
5. Fokus Layanan Dasar: Memprioritaskan akses pendidikan, kesehatan, dan air bersih, terutama untuk menekan ketimpangan antarwilayah.
6. Ketahanan Daerah: Memperkuat stabilitas daerah dalam menghadapi krisis ekonomi maupun bencana alam akibat perubahan iklim.
Menindaklanjuti Arahan Presiden RI, Gubernur Yulius juga menegaskan agar seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Utara menjalankan prinsip efisiensi. Pemerintah daerah diminta untuk memastikan setiap penggunaan anggaran memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat dan menghindari kegiatan yang bersifat seremonial yang berlebihan.
“Capaian tiga dekade otonomi daerah ini harus menjadi pijakan kita untuk terus meningkatkan pelayanan publik. Mari kita hadirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat, mulai dari swasembada pangan, pengentasan stunting, hingga pengembangan UMKM,” kata Gubernur Yulius sebagaimana sambutan tertulis dari Mendagri.(ist/*)
